Berita

Ketua DPD PDIP Sumatera Selatan (Sumsel) HM Giri Ramanda N Kiemas/RMOLSumsel

Politik

PDIP Sumsel Keukeuh Pemilu 2024 Kembali Gunakan Sistem Proporsional Tertutup

KAMIS, 01 JUNI 2023 | 14:52 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

 Polemik sistem Pemilu Legislatif 2024 apakah dilaksanakan dengan sistem proporsional tertutup atau terbuka masih menjadi perdebatan. Saat ini publik tengah menunggu-nunggu putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK).

Terkait polemik ini, PDI Perjuangan tetap mendorong pelaksanaan Pileg 2024 menggunakan sistem proporsional tertutup. Meskipun akan tetap mengikuti apapun yang menjadi putusan MK.

Hal ini diungkapkan Ketua DPD PDIP Sumatera Selatan (Sumsel), HM Giri Ramanda N Kiemas, di sela-sela memperingati Hari Kelahiran Pancasila di Lapangan DPRD Sumsel, Kamis (1/6).


"PDIP pada prinsipnya akan mengikuti apapun yang menjadi kemauan dari Mahkamah Konstitusi, artinya baik proporsional tertutup maupun yang terbuka kita sudah siap sekarang. Kalau PDIP, dalam Kongres di Bali tahun 2019, sudah mengusulkan untuk tertutup dan sekarang masih menunggu putusan MK. Tapi pada prinsipnya PDIP Sumsel siap (apapun putusan MK)," kata Giri, dikutip Kantor Berita RMOLSumsel.

Dijelaskan Wakil Ketua DPRD Sumsel ini, PDIP memiliki alasan jelas mengusulkan sistem proporsional tertutup itu. Yaitu agar kaderisasi partai berjalan dengan baik.

"Dampak positifnya bagi semua partai beda-beda, tapi kalau buat PDIP dengan proporsional tertutup artinya menjamin kaderisasi partai berjalan dengan baik. Orang-orang yang sudah berbuat baik dan bekerja untuk partai mendapatkan kesempatan untuk duduk sebagai anggota legislatif," jelasnya.

Meski begitu, sistem proporsional tertutup juga punya kerugian. Yaitu semua berjuang untuk partai, karena kader dan bacaleg mengkampanyekan partai, bukan mereka.

"Nah ketika sistem pemilu dengan proporsional terbuka yang bertarung adalah orang-orang partai maupun bacalegnya yang punya suara untuk mencari suara lain," tutupnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

AS dan Iran Kembali Saling Serang

Selasa, 05 Mei 2026 | 12:02

Rupiah Melemah Tajam ke Rp17.400, BI Soroti Tekanan Global

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:40

Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen di Kuartal I-2026, Tertinggi Sejak Pandemi Covid-19

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:32

Harga Minyak Melonjak Meski OPEC+ Berencana Tambah Produksi

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:22

Polri Larang Anggota Live Streaming Saat Berdinas

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:18

Kenaikan HET MinyaKita Picu Harga Lewati Batas Wajar

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Prabowo Minta Kampus Bantu Pemda Atasi Masalah Sampah hingga Tata Kota

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Penyelidikan Korupsi Lahan Whoosh Mandek, KPK Akui Beban Perkara Menumpuk

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:08

Aktivis HAM Tak Perlu Disertifikasi

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Dubes Perempuan RI Baru Sekitar 10 Persen, Jauh dari Target 30 Persen

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Selengkapnya